Articles Open Access
Published: 2026-11-18 0 views ± 4 min read

Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja

https://doi.org/10.60034/8n6y2s09

Penulis

Keywords

Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pekerja Mogok Kerja

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan persoalan penting dalam hukum ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya serta jaminan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui tahapan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial secara cepat, tepat dan murah.  Permasalahan muncul ketika mogok kerja dinilai tidak sah oleh pengusaha dan dijadikan dasar untuk melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK), yang berpotensi mengaburkan batas antara pelaksanaan hak normatif dan pelanggaran disiplin kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap penyelesaian sengketa PHK sepihak akibat mogok kerja melalui analisis Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja pada Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg?; dan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akibat melakukan mogok kerja pada putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. didasarkan pada penilaian terhadap legalitas mogok kerja, hubungan kerja para pihak, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menunjukan adanya pelanggaran hubungan kerja yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akibat melakukan mogok kerja pada putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg., diwujudkan melalui pemberian kompensasi dan pemenuhan hak normatif pekerja sebagai bentuk perlindungan represif.

References

Abdul Khakim, Aspek Hukum Mogok Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, Mandar Maju, Bandung, 2020.

____________, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Afdal Novriadi & Neni Vesna Madjid, Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pdg), Jurnal Sakato Ekasakti Law, Vol. 1&2, No. 2, 2022.

Chiquita Bulan B. Sinambela, Ratna Artha Windari & Ni Luh Wayan Yasmiati, Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap PHK Sepihak, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 5, No. 2, Singaraja, 2024.

F. Nurhayati, “Polemik Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, “Jurnal Legislasi Indonesi, Vol. 18 No. 1 (2021).

Jamilah, Model Penyelesaian Sengketa PHK di Indonesia, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2 No. 2, Medan, 2018.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Amerika Serikat, 1999.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah.

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021

M. Irfan,”PHK Sepihak terhadap Pekerja yang Mogok Kerja: Analisa Putusan PHI,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2 (2021).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 168/PUU- XXI/2023.

Moh. Fadel Abd. Jalil & Fenny Fitriani,PHK Sepihak: Prosedur, Hak Pekerja dan Penyelesaiannya Secara Hukum, Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Bandung, 2024.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar & Wahyu Mulyandaru, Analisis Risalah Perundingan Terhadap PHK Akibat Mogok Kerja Tidak

Sah di PT. Adyawinsa Stamping Industries, Vol. 7, No. 2, Karawang, 2022.

A. Nugroho, “Hak Mogok Pekerja dalam Praktik Hubungan Industrial,” Jurnal Rech Vinding, Vol. 10 No. 3 (2021).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Prudis Suryo Inofani & Yuliana, PHK Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja (Kajian Putusan No. 986K/Pdt.Sus-PHI/2023, IKAMAKUM, Tangerang Selatan, 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Pdg.

Rahmat Ihya & Defi Romndonia, Mogok Kerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, No. 1, Surabaya, 2023.

Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Suplemen Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan, BP. Panca Bhakti, Jakarta, 2005.

Tanera, L. & Gunadi, A., “Implikasi PHK Sepihak Pasca UU Cipta Kerja”, Legal Standing, Vol. 9 No. 4, 2025.

Tommy Pratama, H. Alhadiansyah, Lolita, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.sus-PHI/PN.Ptk, E-Jurnal Faatwa Hukum Vol 6, No. 4, 2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yanuar Ahmad Setyawan & Fatma Ulfatun Najicha, Perlindungan Hukum terhadap PHK Sepihak bagi Pekerja, Jurnal Panorama Hukum, Malang, 2024

Yuhari Robingu, "Hak Normatif Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja", Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14, No. 1, 2006.

Downloads

Downloads

Data unduhan tidak tersedia.

Published

2026-11-18

Section

Articles

Dimensions Citations

Cara Mengutip

Ristiasary, Evi, and Neni Vesna Madjid. 2026. “Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja”. Ekasakti Legal Science Journal 3 (4): 432-41. https://doi.org/10.60034/8n6y2s09.

Artikel Serupa

1-10 dari 52

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama