Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum di Indonesia

Fitria Wildasari; Cekli Setya Pratiwi

doi:10.60034/1rt99q43

Authors

Fitria Wildasari Universitas Muhammadiyah Malang Author
Cekli Setya Pratiwi Universitas Muhammadiyah Malang Author

DOI:

https://doi.org/10.60034/1rt99q43

Keywords:

Forum Shopping, Izin Lingkungan, Pendekatan Socio-Legal

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika forum shopping dalam penyelesaian sengketa izin lingkungan melalui pendekatan socio-legal berdasarkan pemikiran Adriaan W. Bedner. Fokus utama kajian ini adalah menelaah kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya dalam sistem peradilan tata usaha negara (PTUN) dan lembaga hukum lainnya. Dalam praktiknya, forum shopping menunjukkan kecenderungan para pihak untuk memilih jalur hukum yang paling menguntungkan, sehingga mengindikasikan lemahnya daya kerja hukum formal dalam menjamin keadilan substantif. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, pluralisme hukum, dan keterbatasan kelembagaan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum lingkungan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris menjadi penting dalam merancang reformasi hukum yang responsif dan berkeadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahzani, F. (2025). Analisis interlegalitas hukum terhadap disparitas penghulu dalam menetapkan wali nikah yang berbeda di tempat jauh di Kabupaten Ponorogo (Tesis, IAIN Ponorogo, Program Magister Hukum Keluarga Islam).

Ansori, L. (2015). Diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1).

Helmi. (2011). Kedudukan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Lutfi, M. (2011). Filosofi pelayanan publik: Buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradigma pelayanan publik. Malang: Setara Press dan Jaringan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik.

Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme citizen lawsuit. Jurnal Konstitusi, 14(4).

Nursadi, H. (2018). Tindakan hukum administrasi negara perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1).

Pane, J. R. S. (2019). Fungsi perizinan sebagai rekayasa pembangunan dan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Jurnal Universitas Sriwijaya.

Pradhani, S. I. (2023). Various insights highlighting the significance of empirical studies in customary legal research (Beberapa catatan tentang pentingnya penelitian hukum adat empiris). The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 3(1).

Ratuanak, A. M. D., Irianto, S., & Lestrarini, R. (2022). Customary law or state law: The settlement of marine resource disputes in the Kei Islands community. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(1).

Simamora, M. S., & Zuliah, A. (n.d.). State administrative law in the implementation of public services related to human rights. Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities.

Spelt, N. M., & J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Trans. & Ed.). Surabaya: Yuridika.

Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. Vol. VIII(3).

Sunggono, B. (2013). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanto, S. N. (2021). Komponen, konsep, dan pendekatan hukum administrasi negara. Administrative Law & Governance Journal, 4(1).

Vel, J., Simarmata, R., van Veldhuizen, L., & Bedner, A. (2022). Inovasi pendidikan hukum di Indonesia (Teori, petunjuk, dan praktik). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum.

von Benda-Beckmann, K. (1981). Forum shopping and shopping forums: Dispute processing in a Minangkabau village in West Sumatra. Journal of Legal Pluralism, 19.

Wibowo, A., & Methodius. (2024). Teori sosiologi hukum. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer.