Penerapan Ketentuan Pidana oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik
Keywords
Tindak Pidana Perjudian Media ElektronikAbstract
Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang telah datang dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP. Seiring perkembangan teknologi, jenis perjudian juga berkembang ke perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun telah diatur dan diancam pidana, namun masih ditemui perbuatan tersebut sebagaimana pada Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Wat dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw. Dalam kedua putusan terdapat perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi hakim menerapkan ketentuan pidana yang berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap kedua putusan tersebut.
References
Aleardo Zanghellini, A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudnce, Jurnal West Law, Thomson Reuters, diakses melalui http:/ I.nextwestlaw.com/Document/.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
Farid Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Rajawali, Jakarta, 2011.
M. Sholahuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.
S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
Y. A. Piliang, Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial, Jurnal Sosioteknologi, 11(27), 2012.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Hak Cipta (c) 2026 Khartika Dwi Putri, Zennis Helen (Author)

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.