Articles Open Access
Published: 2026-11-18 0 views ± 4 min read

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

https://doi.org/10.60034/aqn3qd85

Authors

Keywords

Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah

Abstract

Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan penyedia melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan ketentuan kontrak, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah dengan pihak kedua yang dilakukan melalui kontrak ternyata terjadi wanprestasi. Penelitian mengkaji wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh kelalaian penyedia dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan serta rendahnya budaya hukum penyedia dalam mematuhi kewajiban kontraktual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah tidak dipenuhinya prestasi sesuai isi kontrak, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperjanjikan, serta keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang harus dipenuhi adalah memperbaiki atau menyempurnakan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, memenuhi prestasi yang belum dilaksanakan, memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, membayar denda keterlambatan yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hingga saat ini tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

References

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Dwijayanti, M. Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Hukum Katalog Elektronik Versi 6 : Vol-ke-4, (1), 2025.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.

Marwan Mas, Pengaturan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

P. Anggi, Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 2023.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2005. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2026-11-18

Section

Articles

Dimensions Citations

How to Cite

Rafwian, Hifzhi Umara, and Iyah Faniyah. 2026. “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”. Ekasakti Legal Science Journal 3 (4): 442-52. https://doi.org/10.60034/aqn3qd85.

Similar Articles

61-70 of 121

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)