Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci
DOI:
https://doi.org/10.69989/dc4y9f33Keywords:
Prinsip-Prinsip, Good Governance, Pelayanan PublikAbstract
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Pegawai pada Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci ini mencakup prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung ke Kantor (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci tentang pelayanan pembuatan e-KTP pada (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci dari semua indikator sudah hampir mendekati baik. namun masih ada juga ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.
Downloads
References
Frinaldi, Aldri. 2011. “Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keberanian Dan Kearifan PNS Dalam Pelayanan Publik Yang Prima (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)”. LAB-ANE FISIP Untirta.
Aldri Frinaldi dan Dede Pradana Putra. 2014. Hubungan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Dengan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Rumah Sakit Swasta X di kota Padang, Sumatera Barat). Prosiding Seminar Nasional “ Tantangan Pemerintahan Baru“. Universitas Negeri Padang.
Aldri Frinaldi dan Muhammad Ali Embi. 2011b. Pengaruh Budaya Kerja Etnik erhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). Prosiding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. LAB-ANE Fisip Untirta; 62-68. http://ejurnal.fisipuntirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/vie w/10/11
Meleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Fahruradi, Djumadi dan Burhanudi. Dalam Jurnal Pemerintahan Integratif Vol.I, Nomor. 1, 2013: 12-25 yang berjudul Pelayanan E-KTP di Kntor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ima, Ismara K,dkk. 2010. Inovasi Implementasi Good Governance di Kota Jogja ( Studi Kasus Unit Pengaduan Informasi Dan Keluhan ).
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Mendagri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. (2009).
MEMPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Meri Andayani, Dasman Lanin (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright and Licensing Notice
Authors publishing in Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) retain copyright over their original scholarly works and grant the journal the right of first publication. Published articles are distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Under this license, users are permitted to copy, redistribute, share, reproduce, translate, adapt, and build upon the licensed material for any lawful purpose, including commercial use, provided that appropriate credit is given to the original author(s), the initial publication in JIEE is acknowledged, a link to the license is provided, and any modifications are indicated. When adapted material is shared, the adaptation must comply with the applicable ShareAlike licensing requirements.
No additional permission from the authors or the journal is required for uses authorized by CC BY-SA 4.0. Users must not impose additional legal restrictions or technological measures that prevent others from exercising the rights granted by the license.
Authors may enter into separate, additional non-exclusive arrangements for the distribution of their published work, including deposit in institutional repositories, scholarly repositories, and academic websites, provided that the original publication in JIEE is appropriately acknowledged and the applicable licensing terms are respected.
Third-party materials that are expressly excluded from the article's Creative Commons license remain subject to their respective copyright and permission requirements. The license does not override applicable privacy, personality, or other rights.
For copyright-related inquiries or reports of possible infringement, please contact the JIEE Editorial Office.
Official License: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
