Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci

Authors

  • Meri Andayani Universitas Negeri Padang Author
  • Dasman Lanin Universitas Negeri Padang Author

DOI:

https://doi.org/10.69989/dc4y9f33

Keywords:

Prinsip-Prinsip, Good Governance, Pelayanan Publik

Abstract

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Pembuatan e-KTP  Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kepala Dinas, Sekretaris  dan Pegawai pada Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci  ini mencakup prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung ke Kantor (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci tentang pelayanan pembuatan e-KTP pada (DUKCAPIL) Kabupaten  Kerinci dari semua indikator sudah hampir mendekati baik. namun masih ada juga ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Frinaldi, Aldri. 2011. “Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keberanian Dan Kearifan PNS Dalam Pelayanan Publik Yang Prima (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)”. LAB-ANE FISIP Untirta.

Aldri Frinaldi dan Dede Pradana Putra. 2014. Hubungan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Dengan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Rumah Sakit Swasta X di kota Padang, Sumatera Barat). Prosiding Seminar Nasional “ Tantangan Pemerintahan Baru“. Universitas Negeri Padang.

Aldri Frinaldi dan Muhammad Ali Embi. 2011b. Pengaruh Budaya Kerja Etnik erhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). Prosiding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. LAB-ANE Fisip Untirta; 62-68. http://ejurnal.fisipuntirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/vie w/10/11

Meleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Fahruradi, Djumadi dan Burhanudi. Dalam Jurnal Pemerintahan Integratif Vol.I, Nomor. 1, 2013: 12-25 yang berjudul Pelayanan E-KTP di Kntor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ima, Ismara K,dkk. 2010. Inovasi Implementasi Good Governance di Kota Jogja ( Studi Kasus Unit Pengaduan Informasi Dan Keluhan ).

Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Mendagri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. (2009).

MEMPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003.

Published

2022-06-29

How to Cite

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Kerinci. (2022). Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 2(1), 41-47. https://doi.org/10.69989/dc4y9f33

Similar Articles

1-10 of 27

You may also start an advanced similarity search for this article.