Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Transaksi Tiket Pesawat Melalui Platform E-Commerce di Indonesia
Keywords
Perlindungan Hukum Konsumen Klausula Eksonerasi E-CommerceAbstract
Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk kebijakan non-refundable, serta membebankan tanggung jawab hukum kepada pelaku usaha perantara atas transaksi yang terjadi. Realitasnya, percepatan perkembangan e-commerce telah mentransformasi pola pembelian tiket pesawat secara daring melalui platform agen perjalanan yang justru secara masif menerapkan klausula eksonerasi. Praktik demikian menimbulkan kesenjangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha sehingga memunculkan persoalan serius dalam perlindungan hukum. Artikel ini mengkaji penerapan Pasal 18 UUPK terhadap klausula baku dalam transaksi tiket pesawat elektronik serta pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap Putusan Nomor 731/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt dan Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menghasilkan kualifikasi berbeda, yakni gugatan tidak dapat diterima karena obscuur libel pada putusan pertama dan penolakan gugatan pada putusan kedua karena Penggugat gagal membuktikan unsur Pasal 1365 KUHPerdata serta terbebasnya pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (5) UUPK. Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi non-refundable belum efektif secara preventif maupun represif, sebab hakim menafsirkan klausula baku secara formalistik dan mengedepankan kebebasan berkontrak, sehingga diperlukan reformasi hukum berupa penegasan klausula baku elektronik, pembalikan beban pembuktian, penguatan sanksi administratif dan BPSK, serta literasi konsumen.
References
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001.
Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2022, BPS, Jakarta, 2023.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
Carrie Menkel-Meadow, Dispute Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice and Policy, Dartmouth, Aldershot, 2003.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,” Oxford Journal of Legal Studies, Volume 26, Nomor 1, 2006.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, 2005.
J. Widarto, “Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Lex Jurnalica, Volume 18, Nomor 2, 2021.
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Lilis Suryani, “Dampak Online Travel Agent (OTA) dalam Meningkatkan Penjualan Kamar Hotel,” Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, 2019.
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 310/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 731/Pdt.G./2022/PN Jkt. Brt.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004.
Shinta Rachmaniyah dan Dipo Wahyoeno, “Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volume 2, Nomor 2, 2022.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2010.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Laporan Pengaduan Konsumen Sektor E-Commerce 2022, YLKI, Jakarta, 2023.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Hak Cipta (c) 2026 Dandi Fernando, Beatrix Benni (Author)

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.