Articles Open Access
Published: 2026-11-19 1 views ± 4 min read

Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli

https://doi.org/10.60034/q2twbv05

Authors

Keywords

Perlindungan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli   

Abstract

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperbolehkan pemasaran rumah yang masih dalam tahap pembangunan melalui mekanisme perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya implementasi sistem perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam pemasaran perumahan masih belum mampu menciptakan perlindungan hukum kepada para pihak ataupun stabilitas dalam ekosistem bisnis jual beli perumahan. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk dokumen perundang-undangan terkait perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum kepada para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan yang saling melengkapi, mulai dari KUHPerdata, hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun, klausul pasal yang ada dalam aturan tersebut masih mencerminkan efektivitas perlindungan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan administratif, serta kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketentuan hukum dalam aspek mekanisme preventif, peningkatan transparansi dalam penyusunan klausula perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), serta optimalisasi peran lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa agar tujuan perlindungan hukum, yakni terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, dapat terwujud secara nyata dalam praktik. Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia terbagi kepada beberapa jalur yaitu upaya jalur perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, jalur administratif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jalur alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase), maupun jalur pidana.

References

Arivan Halim, Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling, Justice Voice, Vol. 1, No. 2, 2022.

Elisabeth Sesaria Ilka Oktalila, et.al, Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Rumah Pada Pengembang Perumahan Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Comprehensive Journal Law, Vol. 2, No, 1, 2024.

Felicia Vanesa Japri, Richard C., Adam, Status Hukum Rumah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ketika Developer Pailit, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023.

Hardjono, Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR, PT. Pusaka Grahatama, Jakarta, 2008.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Inaz Zakia, Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018, Indonesian Notary, Vol. 2, No. 02, 2020.

Jeremia Junior Santoso, Perlindungan Hukum Pembeli Unit Rumah Susun Berdasarkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019. Notaire, Vol. 4, No. 2, 2021.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek).

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Ni Made Puspasutari Ujianti, Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah terhadap Para Pihak, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 4, 2018.

Nicholas Ardy Wibisanaa dan Retno Dewi Pulung Sari, Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam PPJB Rumah Susun Perspektif Konsumen, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5 No. 1, 2024.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Rumah Umum Dan Satuan Rumah Susun Umum.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan Khairandy, Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Sjachran Robensjah, Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti dengan Sistem Inden, Kencana, Jakarta, 2021.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-VI, Intermasa, Jakarta, 1979

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Downloads

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2026-11-19

Section

Articles

Dimensions Citations

How to Cite

Siahaan, Hotman Pandapotan, and Herman Bakir. 2026. “Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli”. Ekasakti Legal Science Journal 3 (4): 453-66. https://doi.org/10.60034/q2twbv05.

Similar Articles

51-60 of 108

You may also start an advanced similarity search for this article.