Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris: Kajian Teoretis dan Praktik Dalam Mencegah Pemalsuan Akta
Keywords
Prinsip Kehati-Hatian Pemalsuan Akta NotarisAbstract
Notaris dalam melaksanakan kewenangannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam proses pembuatan akta otentik. Hal ini disebabkan karenaseringkali terjadi konflik hukum terhadap akta otentik yang dibuat Notaris karenaterdapat pihak- pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu maupunketerangan palsu kedalam akta yang dibuat Notaris yang terdapat dalam kasus putusan nomor 248/Pib.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bentuk prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan wewenang yang dibuat oleh Notaris yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.Keautentikan akta yang dibuat oleh notaris dapat terdegredasi menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap penandatanganan akta. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah makna dan hakikat prinsip kehati-hatian dalam pandangan sarjana; (2) Bagaimankah praktik dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris; (3) Bagaimanakah model ideal pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mencegah pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki penerapan prinsip kehati-hatian serta model ideal pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mencegah pemalsuan akta. Serta UUJN juga harus mengatur lebih lanjut terkait batasan sejauh mana seorang notaris dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Bagi pengguna jasa notaris agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat suatu akta serta dengan niat yang baik.
References
Adami Chazawi, Ardi Ferdian, (2014) Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Abdulkadir Muhammad, (2014), Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Brilian Pratama, Happy Warsitoa, dan Herman Adriansyaha, (2022) “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
Cipto Soenaryo. (2023). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia. Medan: USU Press
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika.
Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, (2013), Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Yogyakarta: Dunia Cerdas.
Habib Adjie, (2009), Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT. Refika Aditama.
Heriyanti, Pertanggungjawaban Pidana Notaris: dalam kedudukannya sebgaia pejabat umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana, Yuma Pustaka,
Liliana Tedjosaputro, (2003) Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka Ilmu
Jimly Asshiddiqie, (2020), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
M. Luthfan Hadi Darus. (2017). Hukum Notariat dan Tanggung jawab jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press
Nurrahmadani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/PN Jkt.Pst”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas
Peter Mahmud Marzuki, (2017), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.
Rusdianto Sesung, dkk., (2017) Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, R.A.De Rozarie, Surabaya
Shidqi Noer Salsa, (2020) Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda, Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekidjo Notoatmojo, (2010), Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2020). Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Deepublish
Yulies Tiena Masriani, Haryati dan Siti Mariyam, (2015), Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris, Jurnal MMH, Jilid.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Bella Bastara Nurrahma, Zainul Daulay, Azmi Fendri (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.