Tinjauan Yuridis Keabsahan Surat Perjanjian Subkontrak di Bawah Tangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum surat perjanjian subkontrak yang dibuat di bawah tangan oleh pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik subkontrak oleh pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang seringkali tidak menggunakan akta autentik karena keterbatasan akses terhadap layanan notaris maupun pemahaman hukum kontrak. Padahal, lemahnya dokumen di bawah tangan menyebabkan posisi hukum pelaku usaha kecil menjadi rentan terhadap wanprestasi, kesulitan pembuktian di pengadilan, dan kerugian hukum lainnya. Urgensi penulisan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum serta memberikan solusi konkret bagi pelaku ekonomi kreatif agar tetap terlindungi secara hukum dalam praktik subkontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan terkait pengadaan dan kemitraan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik perjanjian subkontrak non-notariil dalam sektor swasta, khususnya oleh pelaku ekonomi kreatif, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah menurut hukum, surat perjanjian di bawah tangan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum, sehingga perlu upaya preventif melalui legalisasi atau penggunaan akta autentik berdasarkan persetujuan PPK, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha kreatif untuk memperkuat posisi hukumnya dalam hubungan kontraktual.