Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

Abstract

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Penyidik menemukan kendala yaitu alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu.