Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Abstract

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud akan melahirkan sebuah kepastian dan perlindungan hukum bagi orang yang namanya tertera pada hak kepemilikan bidang tanah maupun kepada orang yang mempunyai kepentingan terhadap objek tanah tersebut. Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana di dalam peraturan tersebut ada hubungan yang sangat erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pada bagian asas terbuka (publisitas). Data pendaftaran tanah tersebut merupakan produk dari kegiatan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui prosedur tertentu mulai dari pengumpulan dan pengolahan data hingga penerbitan tanda bukti hak serta penyimpanan dan penyajiannya.