Analisis Penerapan Akuntansi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Sorong
DOI:
https://doi.org/10.31933/nj5k9g60Keywords:
Akuntansi Pendapatan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, BPPRD Kota SorongAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penerapan akuntansi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada BPPRD Kota Sorong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam administrasi, pencatatan, dan pengendalian internal guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
Downloads
References
Agussani, W., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(1), 19–26. 1
Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 307.
Aqila, T. R., & Yusmita, F. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(2), 291–298. https://
Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., Umardan, M. K., Ramadani, M. A., & Nugroho, B. S. (2026). Pengenalan Jenis-Jenis Pajak Daerah Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 36 Jakarta. Abdimas Awang Long, 9(1), 13–23. https://doi.org/10.56301/awal.v9i1.1872
Aswati, W. (2026). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2020-2022 Universitas Halu Oleo. 11(01), 67–77.
Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn, 9(2), 99–113.
Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Dampak Retribusi Daerah, Peran Sistem Informasi Akuntansi Pada Pendapatan Asli Daerah Di Era Pandemi Covid-19. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(3), 518–532.
Huda, R. N., & Arif, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pajak Daerah Berdasarkan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. 1(4).
Irene, X., Landjang, S., Asli, P., & Kunci, K. (2025). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga 171. 8(1), 171–180.
Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapata
Jocom, A. M., Budiarso, N. S., & Afandi, D. (2024). Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 473–486.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Graselia Asmuruf, Jacqualine Greety Wenas, Jolly Lucky Raymond Turangga (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
