Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Melakukan Pemberdayaan Eks Pekerja Tambang Galian Gunung Kuda

Abstract

Kegiatan pertambangan di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menjadi salah satu penopang utama ekonomi lokal yang menimbulkan ketergantungan mata pencaharian masyarakat. Akibatnya, ketika aktivitas tambang menurun, penambang kehilangan pekerjaan. Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tanggung jawab yang bersifat wajib dalam melakukan pemberdayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hokum, serta menguji efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma pemberdayaan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Desa belum berjalan secara efektif maupun optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa hambatan, antara lain keterbatasan validitas data makro (evidence-based policy deficit), ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, program yang masih bersifat sementara tanpa evaluasi berkala, serta belum optimalnya sinkronisasi pendanaan CSR perusahaan tambang berdasarkan aturan daerah guna mewujudkan efektivitas hukum dan kesejahteraan sosial bagi mantan pekerja tambang.