Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas

Abstract

Kasus yang peneliti angkat sebagai obyek penelitian ini adalah penggelapan dalam jabatan yang telah di putus dengan nomor putusan 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana putusan hakim ini jauh lebih rendah daripada pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.